Sebatang Punya Cerita

Sunday, October 18th, 2015

Salam budaya!
Semoga report ini bisa sedikit memberikan gambaran tentang sebatang bagi teman-teman sekalian.

Pagi itu, 13 Oktober 2015, saya bersiap untuk berpetualang ke desa yang selama ini hanya saya dengar dari teman-teman jogja. Hargotirto. Dukuh Sebatang tepatnya. Berbekal motor pinjaman dan gps, saya menelusuri jalanan jogja – wates yang ternyata cukup membuat pantat mati rasa :p

Appetizer yang disuguhkan dalam perjalanan ini adalah keindahan panorama waduk sermo. Sungguh lebih dari cukup untuk menghilangkan kelelahan selama perjalanan tadi.

Main course tentu saja dukuh kita tercinta. Sebatang.
Jalanan menuju dukuh ini cukup aduhai, tetapi mas aziz dan mbak ela tampaknya sudah hafal medan. Harap hati-hati kawan, salah-salah bisa nyasar (info lengkap tanya korban langsung -> mas musa dan istri :p )
Kami disambut ramah oleh bapak Rubino dan disuguhi segelas teh panas. Perbincangan berbau PK masih menjadi topik hangat kala itu. Belum_bisa_move_on.com

Siang itu mas aziz mengantarkan saya menuju rumah pintar di Dukuh Segajih. Sayangnya saya hanya bisa melihatnya dari luar karena pintunya terkunci. Tidak jauh dari sana, ada balai terbuka tempat seperangkat gamelan disimpan. Agak sedikit berbeda dengan yang biasa saya lihat di Bali, ada gong, bonang, kenong, itu saja yang saya tahu 🙁

Dari obrolan mas aziz dengan ibu-ibu yang kebetulan sedang arisan di tempat itu, saya menangkap bahwa semangat berkesenian warga sangat tinggi. Permasalahan utama yang dikemukakan bukanlah dana atau fasilitas, tetapi pendampingan para ahli.

Akhirnya saya mengerti mengapa program sebatang sedaya terfokus pada pendampingan dan banyak kegiatan workshop kesenian. Kebutuhan masyarakat adalah alasan utamanya. Salut untuk teman-teman yang menggali kebutuhan warga dengan sangat cermat. Really appreciate it! ^_^

Balai ini cukup jauh dari sebatang, jadi lagi-lagi saya dibuat mengerti kenapa sebatang sedaya tidak hanya fokus ke sebatang, melainkan hargotirto. Fasilitas, jarak, sdm, itu alasannya.

Mas aziz juga mengajak saya melihat SD tempat adik inspirasi kita bersekolah. Jauh. Jauh pake banget T_T
Saya sebagai kakak inspirasi merasa ciut. Merekalah inspirasi yang sebenarnya. Saya yang ke sekolah dengan fasilitas lengkap saja masih suka mengeluh, bagaimana adik-adik itu yang untuk ke sekolah harus “mendaki gunung lewati lembah” ~sorry pinjem istilah mbak resty 😀

Dalam perjalanan mas aziz bercerita bahwa anak-anak di sana hanya bersekolah hingga SMP. SMA pun jarang. Contoh nyata yang mereka lihat adalah ~bekerjalah, maka kamu akan ‘sukses’~ walaupun hanya sebagai buruh atau kerja kasar.

Saya rasa disinilah salah satu tugas kakak inspirasi sekalian. Menanamkan bahwa pendidikan adalah gerbang menuju kesuksesan.

Dessert dari perjalanan ini adalah saat kita akhirnya menyadari bahwa kita sangat beruntung berkesempatan untuk melihat langsung desa yang selama ini kita perjuangkan melalui FR, gerilya proposal, dan lain sebagainya.
Jika belum kenyang, kalian bisa minta tambahan dessert loh. Kalibiru! Haha..

So, Ingin merasakan paket komplit di atas? Ayo ke sebatang! ^_^

Sapa Sebatang

Team PK 43 Sapa Sebatang

-MDW-

Jika Aku Menjadi Menteri Pendidikan

Thursday, December 13th, 2012

Naskah Terbaik Kompetisi Esai Mahasiswa Menjadi Indonesia 2012

Oleh:  Gigay Citta Acikgenc

Program pertukaran pelajar yang pernah saya ikuti dua tahun silam meninggalkan jejak abadi di bilik memori. Hari-hari di sekolah yang saya jalani selama satu tahun ajaran membuka pintu kesempatan untuk saya merasakan perbedaan sistem pendidikan di Italia dan di Indonesia. Pengalaman sekali seumur hidup ini sukses membuat saya mencetuskan sebuah cita-cita baru: Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dan setelah saya pulang ke tanah air, imajinasi posisi panglima tertinggi di sektor pendidikan formal tersebut semakin tumbuh di benak saya.

Sekolah yang Menyenangkan

Tatkala saya menjadi murid di sebuah SMA negeri di kota Roma, ada percik antusiasme yang membuncah sebelum saya berangkat ke sekolah. Terpaan angin dingin bumi eropa setiap pagi ketika sedang menunggu bus tidak menyurutkan semangat saya untuk hadir di ruang kelas. Kemampuan bahasa Italia saya yang belum seberapa juga tidak menciutkan nyali saya untuk mengikuti ujian lisan maupun tulis yang sebenarnya tidak wajib mengingat sekembalinya saya ke Indonesia saya tetap akan mengulang kelas tiga SMA. Akan tetapi, mata pelajaran yang menarik serta sistem evaluasi yang bebas dari model pilihan ganda mengaburkan kendala bahasa dan cuaca yang menghadang saya.

Sesuai dengan usia saya yang saat itu berumur 17 tahun, saya ditempatkan di kelas IV Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro. Kelas IV disana setara dengan kelas 2 SMA di negara kita. Dan seperti yang tertulis di nama sekolah saya, saya masuk di sekolah Ilmu Alam. Yang unik, selain belajar Matematika, Fisika, dan Kimia, alokasi jam Sastra Italia, Sastra Latin, Sastra Inggris, Filsafat, Sejarah, dan Sejarah Seni tidak dianak-tirikan. Tak hanya kemampuan berhitung yang diasah, namun kami dilatih pula untuk mengenal keping – keping masa lalu yang acap kali di Indonesia tidak diselami lebih dalam kecuali jika Anda mahasiswa Ilmu Sejarah.

Selama satu tahun tersebut, jendela wawasan saya diperlebar dan keran pengetahuan yang terbuka dari berbagai disiplin ilmu membanjiri isi kepala saya. Saya memaknai kutipan populer Carpe Diem di jam Literatur Latin. Carpe Diem yang ditulis oleh Horace – yang artinya adalah Seize the Day – mengingatkan saya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang saya dapat hari ini. Lalu, di sesi Literatur Italia saya mengapresiasi fungsi moral dongeng Pinocchio dan Cinderella serta menganalisis faktor internal novel abad 17 karya Robinson Crusoe di jam Literatur Inggris. Saya juga membedah lukisan School of Athens karya Michelangelo dan mencoba memahami filsafat politik dari pemikiran filsuf asal Britania Raya, John Locke.

Saya tiba di Italia dengan kemampuan berbahasa sebatas ‘Halo! Nama saya Gea. Saya datang dari Indonesia’. Tiga bulan awal saya benar – benar merasa seperti alien. Ketika berada di kelas, menahan kantuk adalah kegiatan utama karena saya sama sekali tidak menangkap materi pelajaran atau obrolan yang sedang mereka bicarakan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, saya membuktikan sendiri keajaiban otak manusia dalam beradaptasi dengan bahasa baru. Di bulan Desember 2011, saya mulai bisa berkomunikasi dua arah dan memberanikan diri untuk mengikuti ujian Literatur Italia dengan sub topik Il Purgatorio karya Dante.

Sepanjang satu tahun ajaran 2010/2011 itu, saya tidak pernah bertemu ujian dengan soal pilihan ganda. Yang saya hadapi adalah selembar kertas folio kosong. Saya tidak pernah menyilang jawaban, saya merangkai jawaban. Apa yang saya dan teman – teman pahami adalah yang akan kami tuangkan dalam bentuk tulisan. Beruntung sekali para guru sangat menghargai partisipasi saya setiap kali ada ujian. Mereka menilai ujian saya berdasarkan perkembangan tata bahasa Italia saya. Apresiasi ini pula yang membuat saya berangkat ke sekolah dengan perasaan senang, bukan paksaan atau pun sebuah keharusan.

Letup Semangat yang Lenyap

Perbedaan kontras sangat terasa ketika saya kembali dan mengulang kelas 3. Jam sekolah yang tinggi, materi yang padat dan diujikan dalam bentuk Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan meredupkan percik api semangat yang dulu pernah saya rasakan. Saya kehilangan waktu luang dan kebebasan melukiskan pikiran dalam bentuk tulisan. Di Italia, saya hanya berada di sekolah dari pukul 8.30 sampai pukul 13.30. Dan untuk lulus SMA, murid – murid disana diperbolehkan menulis apa saja dalam bentuk karya ilmiah yang nantinya akan dipresentasikan. Host-brother saya kala itu menulis tentang badut dan kaitannya dengan karya pelukis Picasso. Selain karya ilmiah yang bisa dipersiapkan di rumah, ujian di dalam ruangan (sit-in test) juga diselenggarakan oleh pemerintah. Teman saya menulis sebuah esai dengan tema you are what you eat (Kamu adalah apa yang kamu makan).

Bukan berlebihan jika saya mengatakan masyarakat kita hari ini adalah produk kurikulum nasional. Pendidikan adalah salah satu faktor pembentuk karakter umum suatu masyarakat. Meskipun ada perubahan, kurikulum dulu dan kini sebetulnya memiliki napas yang sama: materi pelajaran yang membeludak, jam sekolah yang tinggi, sistem evaluasi model pilihan ganda, dan ujian yang terstandardisasi (standarised-test).

Kalau hari ini masih banyak orang yang tidak malu melakukan tindak pidana korupsi, bisa jadi karena pelaksanaan EBTA/EBTANAS sampai yang namanya diubah menjadi Ujian Nasional tidak dianggap sebagai tempat bersemainya benih – benih generasi koruptif. Pelaksanaan Ujian Nasional yang rentan kecurangan adalah rahasia umum. Banyak murid yang saking takutnya atau saking malasnya akhirnya membeli soal dari pihak yang tak bertanggungjawab. Karena mereka dituntut untuk memenuhi nilai minimum kelulusan, tidak semuanya mampu menomorsatukan kejujuran. Soal pilihan ganda yang diujikan memudahkan para murid untuk menghalalkan praktik sontek – menyontek. Model evaluasi yang melihat nilai sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan siswa memproduksi peserta didik yang belajar dengan berorientasi pada nilai (score-oriented), bukan berorientasi pada spirit pembelajar sejati (learning-oriented) yang seharusnya menjadi landasan setiap orang yang pernah mengecap pendidikan formal.

Karena sifatnya berorientasi pada nilai, alhasil pola belajar – mengajar di kelas mau tidak mau berfokus pada bagaimana nanti kami (baca: siswa) bisa lulus Ujian Nasional. Akibatnya, yang kami pelajari di sekolah adalah skill menjawab soal dengan cepat dan tepat. Dan yang dikejar oleh para tenaga pengajar, kepala sekolah, dan Menteri Pendidikan adalah kenaikan angka statistik kelulusan.

Introspeksi Diri

Parameter keberhasilan pendidikan nasional yang diukur oleh nilai batas minimum yang mampu dilewati siswa adalah potret kesuksesan yang semu. Buktinya semakin banyak orang yang bisa sekolah, berita tawuran antarpelajar, demo mahasiswa yang berujung kericuhan masih santer terdengar. Apa pasal ini bisa terjadi? Di kelas tidak ada cukup ruang untuk melatih cara berkomunikasi yang santun melalui media diskusi tukar opini. Dua jam mata pelajaran tidak cukup efektif untuk mempertajam radar berimajinasi dan bereksplorasi.

Selama 12 tahun kami dijejali soal – soal  yang tidak akan kami hadapi di kehidupan nyata. Kami tidak dibekali cara berpikir kritis karena kami tidak dibiasakan menulis. Dari ulangan harian sampai Ujian Nasional yang berbentuk pilihan ganda tidak mendorong kami untuk mencintai riset pustaka alias merangsang kami untuk gemar membaca. Sehingga, akhirnya tidak terbentuk pola pikir yang kreatif dan berpikiran terbuka (open-minded) dalam menyelesaikan masalah. Pengenalan pentingnya leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) ? Di sekolah – sekolah swasta mungkin dua hal ini diselipkan. Akan tetapi, di sekolah negeri yang notabene untuk rakyat semua kalangan? Belum tentu.

Kita perlu berbenah. Sebagai lembaga negara yang memegang tongkat kekuasaan, Kementrian Pendidikan Nasional harus tahu diri. Kita tidak boleh mengabaikan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2012 yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran secara nasional pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2012 sebesar 6,32 persen. (sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/203205 Selasa, 25 September 2012, 11.56 ). Alokasi dana APBN sebesar 20% jangan lagi digunakan untuk proyek yang tidak berdampak langsung terhadap kualitas peserta didik. Sistem perekrutan guru dan lulusan bergelar sarjana pendidikan wajib ditinjau ulang. Belajar dari negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, guru – guru disana merupakan lulusan dengan nilai yang menduduki peringkat 1 sampai 5. Dengan model evaluasi berupa esai tentu dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang lebih mumpuni agar tulisan yang dibuat benar – benar dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa.

Jika Aku Menjadi Menteri Pendidikan

Saya ingin merampingkan materi yang terlalu detil dan memotong jam sekolah yang memakan waktu lama supaya percik api antusiasme yang pernah saya rasakan juga hadir di setiap individu. Saya ingin sedari dini warisan budaya seperti batik, wayang, upacara sakral, kesenian daerah diperkenalkan di sekolah. Setidaknya jika ada yang mengklaim, kita tidak hanya berteriak saling menyalahkan tetapi nyatanya kita tidak meruwat budaya Indonesia. Saya bermimpi profesi guru kembali kepada hakikatnya sebagai pendidik, bukan sekadar pengajar yang hanya mempersiapkan siswa untuk lulus ujian. Saya ingin nadi budaya baca – tulis dan rasa ingin tahu selalu berdenyut di pelosok pedesaan hingga jantung perkotaan. Saya tidak mau institusi modern mematikan potensi berpikir kritis anak – anak hanya karena tidak ada yang memicu kebiasaan berargumentasi di ruang kelas. Harapan saya pendidikan di tanah air tidak lagi menjadi ajang transfer ilmu yang menjadikan murid adalah cetak biru sang guru. Peserta didik harus mampu mentransformasi ilmu pengetahuan sehingga tujuan akhir pendidikan untuk mencetak generasi yang mampu menjawab tantangan zaman dapat tercapai.

Reformasi kurikulum hanya dapat diwujudkan oleh orang nomor satu di jajaran aparatur Kementrian Pendidikan Nasional. Saya belum tahu bagaimana caranya mecuri atensi presiden agar kelak beliau bersedia mengamanahi saya posisi yang menjadi poros utama penyelenggaraan pendidikan formal oleh negara. Akan tetapi, paling tidak mulai dari hari ini saya telah menghimpun gagasan perubahan yang layak diperjuangkan.

Dengan titel Ibu Menteri, saya juga ingin mengajak masyarakat untuk menghapus citra ‘Anak IPA lebih pintar dari anak IPS’. Nosi ‘Setiap Anak itu Unik’ harus disebarluaskan. Kelebihan di bidang olahraga, musik, seni rupa, jangan lagi diremehkan. Orang tua harus diberi pencerahan bahwa nilai di atas kertas bukan ukuran absolut keberhasilan anaknya. Ujian Nasional digantikan oleh tugas akhir berupa proyek sosial atau karya ilmiah agar siswa menyadari bahwa kesuksesan yang nyata tidak mendewakan angka semata. Namun, berawal dari ketekunan dan kerja keras, bukan dari tak-tik menjawab soal pilihan ganda dengan tangkas.

Imaji orang yang terpelajar dinilai berhasil karena pencapaiannya dalam bentuk materi; kaya raya, rumah dua, mobil merk ternama, harus pelan – pelan digeser menjadi imaji individu yang keberadaannya membawa manfaat sebanyak – sebanyaknya bagi sekitar.

source link : @geacitta

Komentar Aris :

Tulisan yang inspiratif sekali “Kamu adalah apa yang kamu makan”

HMS ITB Bangun Sekolah Tahan Gempa di Pangalengan

Thursday, December 1st, 2011

INILAH.COM, Bandung – Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) ITB akan membangun sekolah dengan struktur bangunan tahan gempa dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pembangunan sekolah tahan gempa tersebut akan diterapkan di SDN Puncak Raya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung melalui program ‘Sipil Bangun Desa (Sibades)’.

Sebelumnya, SDN Puncak Raya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ambruk akibat gempa bumi berkekuatan 7,3 skala richter yang terjadi pada 2 September 2009.

Rekonstruksi sekolah sudah dilakukan sejak 1 Oktober 2011 dan direncanakan selesai pada 22 Desember 2011. Sampai saat ini, pembangunan telah mencapai 60% dari total pembangunan 3 ruang kelas. Untuk membangun 3 ruangan kelas tersebut, dana yang dikeluarkan mencapai Rp240 juta.

“Program Sibades telah berlangsung sejak 1992, berbagai bangunan telah kami bangun. Tahun lalu membangun jembatan, sementara tahun ini kami membangun sekolah dengan stuktur tahan gempa,” terang Ketua Sibades 2011 Fardy M Ichsan Sukirman kepada wartawan di Kampus ITB, Jalan Ganeca Kota Bandung, Rabu (30/11/2011).

Untuk desain bangunan sekolah tersebut, akan mengikuti desain gedung Teknik Sipil ITB yang memiliki ciri khas dengan batunya.

“Dalam membangun gedung tersebut, kami menggunakan stuktur beton bukan besi tetapi tulang baja. Bangunan gedung harus didesain dengan ketahanan gempa, karena Kabupaten Bandung masuk dalam zona 4, dimana tanahnya lunak dan cukup berbahaya. Untuk desain pondasinya menggunakan cakar ayam, dan beton yang digunakan di atas rata-rata umumnya,” tandasnya.[ang]

link Berita:  http://www.inilahjabar.com/read/detail/1802421/hms-itb-bangun-sekolah-tahan-gempa-di-pangalengan

Murid Edan

Tuesday, July 19th, 2011

Sekolah itu Candu

Monday, November 24th, 2008

Latar belakang

Pada masa kolonialisme, yang dimulai dengan masuknya Portugis disusul Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis, sekolah-sekolah umum diselenggarakan dalam rangka melestarikan penjajahan. Politik pendidikan kolonial Hindia Belanda, sejak VOC datang di awal abad ke XVII, bahkan sangat efektif melestarikan strategi pemecahbelahan setiap komponen masyarakat yang berpotensi untuk bersatu menentang kepentingan ekonomi dan politik penjajahan. Dan selama 300 tahun kekuasaan Hindia Belanda, trilogi pemerintahan yang terfokus pada educatie, irrigatie, dan emigratie (pendidikan, irigasi/pertanahan, dan transmigrasi) telah menegaskan bagaimana sistem pendidikan telah dipolitisir untuk pro status quo. Beberapa lembaga pengajaran yang khususnya mengajarkan bahasa Melayu adalah Sekolah Militer di Semarang (1819), Institut Bahasa Jawa (1832) dan Sekolah Guru Bumiputera atau Kweekschool (1852) di Surakarta.

Pembaruan pendidikan di Hindia Belanda boleh jadi dimulai ketika Mr. J.A. van der Chijs di angkat menjadi Inspektur Pendidikan Bumiputera, tahun 1864. Ia langsung mengambil alih pengawasan sekolah Bumiputera Kristen dari Komisi Tinggi Pendidikan yang telah “membina” sekolah-sekolah itu selama 30-40 tahun. Larangan pengajaran agama Kristen yang telah diputuskan pemerintah tahun 1857 baru efektif pada masa Van Der Chijs. Lalu pada 1 Januari 1867, Komisi Tinggi Pendidikan diganti oleh Departement van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Agama dan Industri). Hal ini menandakan makin pentingnya pendidikan, khususnya bagi kalangan Bumiputera. Tahun 1911, bidang industri dipisahkan dari lembaga ini.

Tanggal 3 Mei 1871 keluar keputusan kerajaan yang merupakan UU Pendidikan Bumiputera yang pertama. Lewat UU ini pendidikan guru diperbarui, dan sasaran pendidikan diperluas tidak saja bagi kalangan anak-anak penguasa Bumiputera, tetapi juga masyarakat Bumiputera lainnya. Yang lebih penting lagi, dalam UU ini dicantumkan ketentuan tentang bahasa pengantar di sekolah yang harus menggunakan bahasa setempat atau bahasa Melayu. Uang sekolah dihapuskan dan seterusnya biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. UU ini juga melarang pengajaran agama, baik Kristen maupun Islam atau lainnya, di sekolah. Sekolah bercirikan agama tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Demikianlah jumlah sekolah Bumiputera kemudian berkembang dari 266 (1871) menjadi 512 (1882). Sekolah juga mulai diperluas tujuannya dari sekadar mencetak calon ambtenaar (pegawai negeri) ke arah pengembangan potensi masyarakat dan karenanya tidak saja mengajarkan soal bahasa melainkan juga mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Menjelang akhir abad ke XIX, lewat UU Pendidikan 1893, penjenjangan sekolah juga mulai dilakukan. Sekolah Kelas Dua, 3 tahun lamanya, mengajarkan mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, dengan bahasa Melayu sebagai pengantar. Lalu Sekolah Kelas Satu, 5 tahun lamanya, memuat mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, ilmu ukur, menggambar, dan sejarah, dengan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah-sekolah inilah yang kelak berubah menjadi Sekolah Rakyat (Volkschool) atau Sekolah Desa (Desaschool) atau Sekolah Standar (Standaardschool).

Sejalan dengan Politik Etis atau “politik penebus dosa”, pembaharuan pendidikan di Hindia Belanda pada masa prakemerdekaan, khususnya awal abad XX, dimotori oleh Mr. J.H. Abendanon (Direktur Pendidikan dan Agama 1900-1904), dan A.W.F. Idenburg (menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 1909-1919). Raden Ajeng Kartini di Jepara, merupakan salah seorang yang memperoleh manfaat dari sentuhan Abendanon ketika merancang pendidikan calon ibu yang baik bagi gadis Jawa. Ia juga memperbarui sekolah guru, khususnya di Bukittinggi.

Setelah munculnya Tiong Hwa Hwee Koan yang diresmikan menjadi Hollandsch Chineesche School (HCS) tanggal 1 Mei 1908, maka G.H.J Hazeu yang menjabat Penasihat pemerintah untuk Urusan Bumiputera dan Direktur Pendidikan dan Agama (1912-1914) memperjuangkan sekolah sejenis untuk Bumiputera, yakni Holandsch Inlansche School (HIS). Dengan masa belajar 7 tahun, HIS menerima anak-anak Bumiputera umumnya, tidak dibatasi pada anak pembesar dan kalangan atas saja. Untuk sekolah lanjutan, sejak 15 Juni 1914, ditetapkanlah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dengan masa belajar 3 tahun. Lalu lahirlah Algemeene Middlebare School (AMS) sebagai lanjutan MULO, juga 3 tahun. AMS memiliki dua jurusan, yakni A dan B. Jurusan A dibagi dua, A-1 (sastra dan humaniora Timur) dan A-2 (klasik Barat). Jurusan B untuk pengetahuan pasti dan alam.

AMS pertama di Yogyakarta, lengkap dengan dua jurusannya (1919). AMS di Bandung hanya untuk klasik Barat (A-2, tahun 1920). AMS A-1 didirikan di Surakarta (1926). Pada saat yang hampir bersamaan, Lembaga Kerajaan untuk Pendidikan Tinggi Teknik di Hindia Belanda, yang didirikan oleh mahasiswa Hindia Belanda yang ada di Nederland tahun 1918, berusaha mengumpulkan uang dan kemudian berhasil mendirikan Technische Hoogeschool te Bandung, Juli 1920. Inilah cikal bakal Institut Teknologi Bandung yang kita kenal sekarang. Disini pula pemuda Soekarno menamatkan sekolahnya dan kemudian memimpin pergerakan melawan pemerintah Hindia Belanda.

Harus diakui bahwa “Politik Etis” yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk “menebus dosa” dan meringankan “guilty feeling” mereka, masih sangat diskriminatif, setidaknya bagi kelompok Bumiputera yang Islam. Seperti dikatakan Nurcholish Madjid, umat Islam akhirnya mendirikan pesantren-pesantren dibawah pimpinan ulama dalam suasana kejiwaaan atau mindset “berjuang melawan” (fight against) kolonialisme Belanda. Pendidikan pesantren ini umumnya sangat kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi hanya berkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama saja. Baru ketika “Politis Etis” di bidang pendidikan berhasil melahirkan elit baru Bumiputera terpelajar yang mempelopori pendidikan Islam modern lewat gerakan Muhammadiyah-nya K.H. Ahmad Dahlan (dimulai dari Kauman, Yogyakarta, 1912) maka “pendidikan Islam” mengalami perkembangan yang signifikan.

Juga harus diakui bahwa sekalipun pelaksanaan “Politik Etis” di bidang pendidikan masih sarat dengan kepentingan politik kolonialisme Belanda, namun terbukti sistem pendidikan waktu itu mampu melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Angkatan 1928 lainnya. Mereka inilah yang kemudian menjadi motor penggerak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, pada masa-masa awal kemerdekaan kita, yakni selama 20 tahun Orde Lama berkuasa, sistem pendidikan di tanah air belum banyak berkembang karena kita selalu berada dalam suasana “revolusi”. Sekolah-sekolah dan universitas negeri baru mulai dirintis oleh mereka yang umumnya mengalami pendidikan di zaman Belanda. Boleh dikatakan bahwa sistem pendidikan waktu itu sebagian besar merupakan warisan sistem pendidikan kolonial, sama seperti sebagian besar sistem hukum nasional yang belum mampu digantikan hingga kini.

Sejak masa Orde Baru dimulai dan sampai hari-hari ini sistem pendidikan kita juga agaknya masih belum banyak berkembang. Seperti banyak disinyalir oleh pakar pendidikan negeri ini, sistem pendidikan Orde Baru telah “sukses” dipolitisir untuk kembali menjajah jiwa rakyat banyak. Pola pendidikan yang militeristik, penuh upacara dan penyeragaman dimana-mana, telah membuat kaum muda terpasung tak berdaya. Tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh Romo Mangunwijaya, bahwa generasi kita saat ini lebih terbelakang dari generasi Soekarno-Hatta-Syahrir. Atau dalam bahasa Sindhunata, pendidikan selama Orde Baru hanya melahirkan air mata. Lembaga-lembaga pengajaran yang ada terlalu banyak dimanajemeni, tetapi sangat kurang dipimpin. Sekolah dan universitas telah diubah menjadi sama dan sebangun dengan pabrik-pabrik konglomerat yang memproduksi benda-benda serba seragam dan tidak memiliki kreativitas karena tidak pernah diberi kebebasan yang memadai untuk memanusiawikan dirinya sebagai satu-satunya ciptaan yang diciptakan Sang Pencipta dengan dianugerahi daya cipta. Sebagian pakar pendidikan bahkan tidak ragu mengatakan sistem pendidikan kita lebih terbelakang dibanding sistem pendidikan kolonial Belanda, khususnya setelah Politik Etis di berlakukan. Mereka yang pernah ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang Orde Baru tidak pernah mampu menghasilkan kebijakan yang memungkinkan lahirnya calon-calon pemimpin bangsa sekaliber angkatan 1928.

Runtuhnya Orde Baru setidaknya menggugah kembali harapan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yakni sistem pendidikan yang membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan penderitaan. Utamanya diharapkan agar reformasi politik dan ekonomi dapat dicapai dengan juga melakukan reformasi dan transformasi di bidang pendidikan. Darmaningtyas, seorang pengamat pendidikan yang masih relatif muda, bahkan menegaskan bahwa reformasi seharusnya dimulai dari pendidikan. Seminar yang melibatkan Majalah Basis, Universitas Sanata Dharma, Penerbit Kanisius, Yayasan Pendidikan Kanisius, dan Ford Foundation, di Yogyakarta, Agustus 2000, juga mencoba menelusuri jawaban terhadap pertanyaan yang akan dijadikan tajuk buku Quo Vadis Pendidikan di Indonesia? Lalu Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) IV yang berlangsung di Jakarta, September 2000, juga menyiratkan berbagai harapan agar sistem pendidikan nasional dibenahi secara mendasar.

Meskipun saat ini anggaran pendidikan kita telah mencapai 20%. Hal itu belum bisa menjawab akan seberapa penting pendidikan itu sendiri. Bangsa kita telah mengindentikkan pendidikan itu dengan sekolah sehingga ketika kita tidak bersekolah kita tidak berhak mendapatkan pendidikan. Kondisi itu real yang adanya, ketika kita harus dimiskinkan oleh proses pendidikan itu sendiri karna pendidikan telah menjadi candu bagi bangsa ini.

Sekolah Hanya Bikin Miskin

Kemiskinan bukanlah hal mudah untuk didefenisikan. Ada yang mengatakan kalau kemiskinan diukur oleh tingkat biaya konsumsi. Sedangkan yang lain, indikator kemiskinan adalah devpriviasi atau kehilangan kemampuan, seperti penurunan tingkat gizi, buta huruf, dan buruknya akses pada pelayanan kesehatan. Beberapa yang lain mendefenisikan kemiskinan dari pendapatan yang mereka terima. Akan tetapi ‘garis kemiskinan’ juga bisa terukur dari bentuk bangunan. Atau kemiskinan bisa saja didefenisikan oleh surat keterangan miskin dari Pak Lurah. Urusan untuk menetapkan kemiskinan itulah susah, di tengah krisis ekonomi baru yang terjadi saat ini. Realitas kemiskinan jauh lebih sulit difenisikan apalagi .dinikmati. Karena kita tahu, jumlah orang miskin makin bertambah saja dari hari ke hari.

Meski jumlah orang miskin berbeda-beda ditinjau dari pendefenisian akan tetapi yang menarik di Indonesia, seperti yang dikatakan Direktur Regional Asia Pasifik Organisasi Perburuhan International/ILO, Indonesia baik sebelum maupun setelah krisis jumlah orang miskinnya tetap.(Kompas 2 Mei 2002). Tidak berpendidikan mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Pemerintah memang telah melakukan wajib belajar Sembilan tahun akan tetapi hak anak-anak untuk belajar seolah-olah terlupakan dan menjadi tanggungan pribadi keluarga. Belum lagi kondisi sekolah saat ini yang telah menjadi arena perdagangan mulai dari kebijakan SPP, jual beli buku pelajaran bahkan alat-alat tulis sekolah. Terkenang akan film Otomatis Romantis ketika Mas Tresno Memarahi Bambang ” Sempritan mu itu loh, mahal nya minta ampun”

Ekspresi demikian ini terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas ( Lih Kompas juni 2003). Tidak Kurang dari 42% responden berpendapat, biaya sekolah di SD saat ini sangat mahal. Kemudian 45% mengganggap biaya SMP saat ini mahal dan 51% menyatakan biaya SMU saat ini mahal. Jangan Tanya bagaimana biaya di perguruan tinggi, tentu jauh lebih mahal. Untuk masuk ITB aja dari jalur USM, anda haru merogoh koceh sebesar 45 juta. Cukup untuk hidup selama 5 tahun di Desa Sitalang, Lubuk Basung, Sumatra Barat. Kalau berbicara soal kualitas, seorang peneliti pendidikan, menulis di KOMPAS 17 Agustus 2003, menurut temuannya rata-rata setiap murid SD kelas 3 sampai kelas 6 dalm setiap kuartal mempelajari sejumlah buku yang bila ditimbang beratnya 43 kilogram. Luar biasa bukan. Rata-rata berat murid SD tidak semasif itu.

Pemiskinan hanya menjadi proses yang berjalan seperti mesin penggiling. Orang tua seperti berhadapan dengan situasi darurat tanpa mampu mengambil pertimbangan. Setoran-setoran yang dilakukan ke sekolah sama dengan bayaran kesehatan. Padahal dalam amandenmen UUD 1945 pasal 31 ditetapkan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi tiap warga( pasal 31 ayat 2) dan kewajiban pemerintah dan DPR memproritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (Pasal 31(4) UUD 1945). Padahal dalam ketentuan ini telah jelas tercantum bahwa pendidikan dari tingkat dasar hingga SMP, jika merujuk pada ketentuan UUD 1945, gratis dalam arti tidak dipungut biaya, karena telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Bagaimanapun sekolah telah terlanjur menjadi candu, bahwa pendidikan adalah kebutuhan harus dipenuhi. Kebutuhan untuk sekolah telah menjadi keperluan untuk makan dan minum. Padahal pendidikan bukanlah sesuatu hal yang primer bahkan harus mengorbankan kebutuhan akan hidup. Kapitalisasi pendidikan telah menjadikan wajah pendidikan bangsa ini semakin kehilangan arah. Ada kepentingan dari kalangan pemodal yang menyelinap ketika mereka mendirikan sekolah( red: mungkin juga di perguruan tinggi). Swastanisasi lembaga pendidikan, bahkan dengan dasar pijakan otonomi membikin sekolah perlu mencari penghasilan lain; penghasilan yang lagi-lagi dikutip dari orang tua siswa. Prinsip Kapitalis “ Jika anda punya modal/uang maka anda berhak mendapatkan apa yang anda inginkan sesuai uang/modal anda” tak terkecuali pendidikan. Terasa percuma saja ketika saja orang-orang yang membahas tentang pendidikan dan kemahasiswaan adalah orang-orang miskin seperti saya. Karna memang begitulah adanya, masalah –masalah seperti itu hanya segelintir orang yang mau untuk sedikit menyisihkan waktunya untuk memikirkan hal-hal kurang menarik bagi mereka yang lainnya.

Ketika swastanisasi terjadi karna negara malas mengambil peran. Anggaran pendidikan yang jauh lebih murah ketimbang anggaran pertahanan membikin penguasa semakin tak terdidik. Pendidikan yang berulang-ulang disebutkan dalam konstistusi, ternyata Cuma ‘pemanis’ saja. Bahkan untuk organisasi intern kampus yang hanya mencantumkan pendidikan sebagai arah gerak saja tanpa adanya realisasi yang jelas.

Proyek kemiskinan berhasil berkat jasa libelarisasi pendidikan. Apalagi jika kita lihat bahwa keberhasilan sekolah dalam mencetuskan pengganguran, maka lengkaplah tuduhan bahwa sekolah hanya akan membuat spiral kemiskinan yang tak berujung

Jika memang bagan diatas adalah sebuah takdir maka mungkin saja kita ada dalam takdir tersebut. Tapi kalau orang miskin itu kita ganti dengan orang kaya, maka siklusnya akan lain. Anda bisa bayangkan sendiri, betapa orang miskin jadi tampak seperti bunyi puisinya Wiji Thukul :

Siapa boleh tinggal di tanah Ibu ini

Tentu saja siapa yang sanggup membayar hukum

Dan membeli surat ijin dagang anakku

Lalu bagaimana dengan saudara-saudaraku yang tak mampu

Gampang nak, ikutlah KB jangan banyak anak

Ini penting demi hidup masa depan sejahtera

Sekolah Itu Harusnya Murah

Anda ingin kejutan, bagaimana ganasnya orang kaya Indonesia dalam mengeluarkan biaya untuk seks? Untuk jadi anggota klub yang akan menyaksikan pesta bugil, buth duit sebesar Rp 50 juta! Keanggotaan ini berlaku selama 6 bulan ( Jakarta Undercover, Galang, 2003) atau lihat table di bawah ini

Program

Biaya

Menumbuhkan Rambut

Rp 10 juta

Permak Hidung

Rp 13 juta

Terapi Botox

Rp 10 juta

Mempercantik Payudara

Rp 25 juta

Behel Gigi

Rp 20 juta

Memutihkan Kulit

Rp 7 juta

Sedot Lemak

Rp 35 juta

Melangsingkan Lemak

Rp 15 juta

Sumber: SWAsembada No 11/XIX/28

Mei- 11 juni 2003

Saya juga tidak tahu juga kalau tabel diatas terjadi pada prang kaya yang seperti apa, akan tetapi dari segi pengeluaran biaya, tidak mungkin terjadi bagi orang miskin. Jika saja orang-orang kaya Indonesia memiliki sedikit tanggung jawab moral mungkin saja angka putus sekolah dapat di minimalisir. Selain itu perlu adanya sekolah dengan biaya murah tapi bukan murahan. Saya juga sependapat dengan Eko Prasetyo ( Penulis buku Orang Miskin Dilarang Sekolah) bahwa entah kenapa kita terbiasa dengan sikap kompromistis terhadap pendidikan berbiaya mahal. Pemerintah disini selalu ketinggalan dalam soal kebijakan pendidikan yang berpihak. Kita malu jika mau menengok kebijakan yang ditelurkan oleh pemimpin RRC Deng Xiaoping. Tiap tahu n RRC membiayai 5.000-10.000 mahasiswa untuk belajar ke Eropa, Amerika, Kanada. Hal yang sama dikerjakan oleh Mahatir Muhammad di Malaysia yang tipa tahun mengirimkan 50 ribu calon doktor antara lain ke Inggris dan Amerika. Jumlah itu dibiayai negara dan itu karena pemimpinnya ‘melek’ pendidikan.

Efek dari sekolah berbiaya murah

· Menggalang kepedulian masyarakat pada soal pendidikan

· Dapat menekan prilaku korupsi

· Meringankan beban siswa dan orang tua

· Memperkuat legitimasi negara dan memenuhi tugas pokok negara

· Memperkecil gangguan keamanan

Jika sekolah telah menjadi kebutuhan pokok dan dibutuhkan oleh orang banyak sudah sewajarnya harganya murah jika tidak kita harus meninjau kembali undang-undang yang berlaku di negara ini maupun kebijakan-kebijakan yang ada. Keadilan itu harus dirasakan oleh seluruh tumpah darah Indonesia bukan bagi sebagian pihak saja. Itupun jika kita masih mau melihat Indonesia dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Miskin bukanlah aib, cuma saja sangat tidak menyenangkan

(anonim)

About Me

Here I'll share my knowledge, discovery and experience related to my hobby and work. Most articles on this site are related to my travelling experiences More

Want to subscribe?

 Subscribe in a reader Or, subscribe via email:
Enter your email address:  
Memorizing Like an Elephant