Kampus ITB Jatinangor?

Tuesday, December 9th, 2008

—–Berikut adalah Pesan dalam Pesan—–

ITB akan mempunyai kampus baru di Jatinangor. Wacana ini berkembang dalam rapat pleno MWA ITB, seiring rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan pengelolaan Kampus Universitas Wiyana Mukti (Unwim) kepada ITB, setelah pihak yayasan Unwim tidak mampu lagi mempertahankan kelanjutan penyelenggaraan pendidikan di sana. Kampus Unwim berlokasi di Kawasan Pendidikan Jatinangor, Sumedang, di dekat Kampus UNPAD Jatinangor.

Wacana ini masih belum `dilegalformalkan’ . MWA ITB dan pimpinan institut tengah melakukan
pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana Pemda Jabar tersebut. Namun demikian, telah muncul beberapa skenario dari pihak ITB jikalau Pemda Jabar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Unwim kepada ITB (termasuk penyerahan aset-asetnya) . Skenario pertama adalah kampus tersebut akan dijadikan Kampus Tahap Persiapan Bersama (Kampus TPB) yang akan dilengkapi dengan asrama mahasiswa. Skenario kedua adalah kampus tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM).

Skenario mana yang terbaik?
Ayo berpendapat, kritisilah!

[uka_itb] Trs: [mwaitb_mahasiswa] Kampus ITB Jatinangor?

Sekolah itu Candu

Monday, November 24th, 2008

Latar belakang

Pada masa kolonialisme, yang dimulai dengan masuknya Portugis disusul Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis, sekolah-sekolah umum diselenggarakan dalam rangka melestarikan penjajahan. Politik pendidikan kolonial Hindia Belanda, sejak VOC datang di awal abad ke XVII, bahkan sangat efektif melestarikan strategi pemecahbelahan setiap komponen masyarakat yang berpotensi untuk bersatu menentang kepentingan ekonomi dan politik penjajahan. Dan selama 300 tahun kekuasaan Hindia Belanda, trilogi pemerintahan yang terfokus pada educatie, irrigatie, dan emigratie (pendidikan, irigasi/pertanahan, dan transmigrasi) telah menegaskan bagaimana sistem pendidikan telah dipolitisir untuk pro status quo. Beberapa lembaga pengajaran yang khususnya mengajarkan bahasa Melayu adalah Sekolah Militer di Semarang (1819), Institut Bahasa Jawa (1832) dan Sekolah Guru Bumiputera atau Kweekschool (1852) di Surakarta.

Pembaruan pendidikan di Hindia Belanda boleh jadi dimulai ketika Mr. J.A. van der Chijs di angkat menjadi Inspektur Pendidikan Bumiputera, tahun 1864. Ia langsung mengambil alih pengawasan sekolah Bumiputera Kristen dari Komisi Tinggi Pendidikan yang telah “membina” sekolah-sekolah itu selama 30-40 tahun. Larangan pengajaran agama Kristen yang telah diputuskan pemerintah tahun 1857 baru efektif pada masa Van Der Chijs. Lalu pada 1 Januari 1867, Komisi Tinggi Pendidikan diganti oleh Departement van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Agama dan Industri). Hal ini menandakan makin pentingnya pendidikan, khususnya bagi kalangan Bumiputera. Tahun 1911, bidang industri dipisahkan dari lembaga ini.

Tanggal 3 Mei 1871 keluar keputusan kerajaan yang merupakan UU Pendidikan Bumiputera yang pertama. Lewat UU ini pendidikan guru diperbarui, dan sasaran pendidikan diperluas tidak saja bagi kalangan anak-anak penguasa Bumiputera, tetapi juga masyarakat Bumiputera lainnya. Yang lebih penting lagi, dalam UU ini dicantumkan ketentuan tentang bahasa pengantar di sekolah yang harus menggunakan bahasa setempat atau bahasa Melayu. Uang sekolah dihapuskan dan seterusnya biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. UU ini juga melarang pengajaran agama, baik Kristen maupun Islam atau lainnya, di sekolah. Sekolah bercirikan agama tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Demikianlah jumlah sekolah Bumiputera kemudian berkembang dari 266 (1871) menjadi 512 (1882). Sekolah juga mulai diperluas tujuannya dari sekadar mencetak calon ambtenaar (pegawai negeri) ke arah pengembangan potensi masyarakat dan karenanya tidak saja mengajarkan soal bahasa melainkan juga mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Menjelang akhir abad ke XIX, lewat UU Pendidikan 1893, penjenjangan sekolah juga mulai dilakukan. Sekolah Kelas Dua, 3 tahun lamanya, mengajarkan mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, dengan bahasa Melayu sebagai pengantar. Lalu Sekolah Kelas Satu, 5 tahun lamanya, memuat mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, ilmu ukur, menggambar, dan sejarah, dengan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah-sekolah inilah yang kelak berubah menjadi Sekolah Rakyat (Volkschool) atau Sekolah Desa (Desaschool) atau Sekolah Standar (Standaardschool).

Sejalan dengan Politik Etis atau “politik penebus dosa”, pembaharuan pendidikan di Hindia Belanda pada masa prakemerdekaan, khususnya awal abad XX, dimotori oleh Mr. J.H. Abendanon (Direktur Pendidikan dan Agama 1900-1904), dan A.W.F. Idenburg (menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 1909-1919). Raden Ajeng Kartini di Jepara, merupakan salah seorang yang memperoleh manfaat dari sentuhan Abendanon ketika merancang pendidikan calon ibu yang baik bagi gadis Jawa. Ia juga memperbarui sekolah guru, khususnya di Bukittinggi.

Setelah munculnya Tiong Hwa Hwee Koan yang diresmikan menjadi Hollandsch Chineesche School (HCS) tanggal 1 Mei 1908, maka G.H.J Hazeu yang menjabat Penasihat pemerintah untuk Urusan Bumiputera dan Direktur Pendidikan dan Agama (1912-1914) memperjuangkan sekolah sejenis untuk Bumiputera, yakni Holandsch Inlansche School (HIS). Dengan masa belajar 7 tahun, HIS menerima anak-anak Bumiputera umumnya, tidak dibatasi pada anak pembesar dan kalangan atas saja. Untuk sekolah lanjutan, sejak 15 Juni 1914, ditetapkanlah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dengan masa belajar 3 tahun. Lalu lahirlah Algemeene Middlebare School (AMS) sebagai lanjutan MULO, juga 3 tahun. AMS memiliki dua jurusan, yakni A dan B. Jurusan A dibagi dua, A-1 (sastra dan humaniora Timur) dan A-2 (klasik Barat). Jurusan B untuk pengetahuan pasti dan alam.

AMS pertama di Yogyakarta, lengkap dengan dua jurusannya (1919). AMS di Bandung hanya untuk klasik Barat (A-2, tahun 1920). AMS A-1 didirikan di Surakarta (1926). Pada saat yang hampir bersamaan, Lembaga Kerajaan untuk Pendidikan Tinggi Teknik di Hindia Belanda, yang didirikan oleh mahasiswa Hindia Belanda yang ada di Nederland tahun 1918, berusaha mengumpulkan uang dan kemudian berhasil mendirikan Technische Hoogeschool te Bandung, Juli 1920. Inilah cikal bakal Institut Teknologi Bandung yang kita kenal sekarang. Disini pula pemuda Soekarno menamatkan sekolahnya dan kemudian memimpin pergerakan melawan pemerintah Hindia Belanda.

Harus diakui bahwa “Politik Etis” yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk “menebus dosa” dan meringankan “guilty feeling” mereka, masih sangat diskriminatif, setidaknya bagi kelompok Bumiputera yang Islam. Seperti dikatakan Nurcholish Madjid, umat Islam akhirnya mendirikan pesantren-pesantren dibawah pimpinan ulama dalam suasana kejiwaaan atau mindset “berjuang melawan” (fight against) kolonialisme Belanda. Pendidikan pesantren ini umumnya sangat kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi hanya berkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama saja. Baru ketika “Politis Etis” di bidang pendidikan berhasil melahirkan elit baru Bumiputera terpelajar yang mempelopori pendidikan Islam modern lewat gerakan Muhammadiyah-nya K.H. Ahmad Dahlan (dimulai dari Kauman, Yogyakarta, 1912) maka “pendidikan Islam” mengalami perkembangan yang signifikan.

Juga harus diakui bahwa sekalipun pelaksanaan “Politik Etis” di bidang pendidikan masih sarat dengan kepentingan politik kolonialisme Belanda, namun terbukti sistem pendidikan waktu itu mampu melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Angkatan 1928 lainnya. Mereka inilah yang kemudian menjadi motor penggerak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, pada masa-masa awal kemerdekaan kita, yakni selama 20 tahun Orde Lama berkuasa, sistem pendidikan di tanah air belum banyak berkembang karena kita selalu berada dalam suasana “revolusi”. Sekolah-sekolah dan universitas negeri baru mulai dirintis oleh mereka yang umumnya mengalami pendidikan di zaman Belanda. Boleh dikatakan bahwa sistem pendidikan waktu itu sebagian besar merupakan warisan sistem pendidikan kolonial, sama seperti sebagian besar sistem hukum nasional yang belum mampu digantikan hingga kini.

Sejak masa Orde Baru dimulai dan sampai hari-hari ini sistem pendidikan kita juga agaknya masih belum banyak berkembang. Seperti banyak disinyalir oleh pakar pendidikan negeri ini, sistem pendidikan Orde Baru telah “sukses” dipolitisir untuk kembali menjajah jiwa rakyat banyak. Pola pendidikan yang militeristik, penuh upacara dan penyeragaman dimana-mana, telah membuat kaum muda terpasung tak berdaya. Tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh Romo Mangunwijaya, bahwa generasi kita saat ini lebih terbelakang dari generasi Soekarno-Hatta-Syahrir. Atau dalam bahasa Sindhunata, pendidikan selama Orde Baru hanya melahirkan air mata. Lembaga-lembaga pengajaran yang ada terlalu banyak dimanajemeni, tetapi sangat kurang dipimpin. Sekolah dan universitas telah diubah menjadi sama dan sebangun dengan pabrik-pabrik konglomerat yang memproduksi benda-benda serba seragam dan tidak memiliki kreativitas karena tidak pernah diberi kebebasan yang memadai untuk memanusiawikan dirinya sebagai satu-satunya ciptaan yang diciptakan Sang Pencipta dengan dianugerahi daya cipta. Sebagian pakar pendidikan bahkan tidak ragu mengatakan sistem pendidikan kita lebih terbelakang dibanding sistem pendidikan kolonial Belanda, khususnya setelah Politik Etis di berlakukan. Mereka yang pernah ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang Orde Baru tidak pernah mampu menghasilkan kebijakan yang memungkinkan lahirnya calon-calon pemimpin bangsa sekaliber angkatan 1928.

Runtuhnya Orde Baru setidaknya menggugah kembali harapan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yakni sistem pendidikan yang membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan penderitaan. Utamanya diharapkan agar reformasi politik dan ekonomi dapat dicapai dengan juga melakukan reformasi dan transformasi di bidang pendidikan. Darmaningtyas, seorang pengamat pendidikan yang masih relatif muda, bahkan menegaskan bahwa reformasi seharusnya dimulai dari pendidikan. Seminar yang melibatkan Majalah Basis, Universitas Sanata Dharma, Penerbit Kanisius, Yayasan Pendidikan Kanisius, dan Ford Foundation, di Yogyakarta, Agustus 2000, juga mencoba menelusuri jawaban terhadap pertanyaan yang akan dijadikan tajuk buku Quo Vadis Pendidikan di Indonesia? Lalu Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) IV yang berlangsung di Jakarta, September 2000, juga menyiratkan berbagai harapan agar sistem pendidikan nasional dibenahi secara mendasar.

Meskipun saat ini anggaran pendidikan kita telah mencapai 20%. Hal itu belum bisa menjawab akan seberapa penting pendidikan itu sendiri. Bangsa kita telah mengindentikkan pendidikan itu dengan sekolah sehingga ketika kita tidak bersekolah kita tidak berhak mendapatkan pendidikan. Kondisi itu real yang adanya, ketika kita harus dimiskinkan oleh proses pendidikan itu sendiri karna pendidikan telah menjadi candu bagi bangsa ini.

Sekolah Hanya Bikin Miskin

Kemiskinan bukanlah hal mudah untuk didefenisikan. Ada yang mengatakan kalau kemiskinan diukur oleh tingkat biaya konsumsi. Sedangkan yang lain, indikator kemiskinan adalah devpriviasi atau kehilangan kemampuan, seperti penurunan tingkat gizi, buta huruf, dan buruknya akses pada pelayanan kesehatan. Beberapa yang lain mendefenisikan kemiskinan dari pendapatan yang mereka terima. Akan tetapi ‘garis kemiskinan’ juga bisa terukur dari bentuk bangunan. Atau kemiskinan bisa saja didefenisikan oleh surat keterangan miskin dari Pak Lurah. Urusan untuk menetapkan kemiskinan itulah susah, di tengah krisis ekonomi baru yang terjadi saat ini. Realitas kemiskinan jauh lebih sulit difenisikan apalagi .dinikmati. Karena kita tahu, jumlah orang miskin makin bertambah saja dari hari ke hari.

Meski jumlah orang miskin berbeda-beda ditinjau dari pendefenisian akan tetapi yang menarik di Indonesia, seperti yang dikatakan Direktur Regional Asia Pasifik Organisasi Perburuhan International/ILO, Indonesia baik sebelum maupun setelah krisis jumlah orang miskinnya tetap.(Kompas 2 Mei 2002). Tidak berpendidikan mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Pemerintah memang telah melakukan wajib belajar Sembilan tahun akan tetapi hak anak-anak untuk belajar seolah-olah terlupakan dan menjadi tanggungan pribadi keluarga. Belum lagi kondisi sekolah saat ini yang telah menjadi arena perdagangan mulai dari kebijakan SPP, jual beli buku pelajaran bahkan alat-alat tulis sekolah. Terkenang akan film Otomatis Romantis ketika Mas Tresno Memarahi Bambang ” Sempritan mu itu loh, mahal nya minta ampun”

Ekspresi demikian ini terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas ( Lih Kompas juni 2003). Tidak Kurang dari 42% responden berpendapat, biaya sekolah di SD saat ini sangat mahal. Kemudian 45% mengganggap biaya SMP saat ini mahal dan 51% menyatakan biaya SMU saat ini mahal. Jangan Tanya bagaimana biaya di perguruan tinggi, tentu jauh lebih mahal. Untuk masuk ITB aja dari jalur USM, anda haru merogoh koceh sebesar 45 juta. Cukup untuk hidup selama 5 tahun di Desa Sitalang, Lubuk Basung, Sumatra Barat. Kalau berbicara soal kualitas, seorang peneliti pendidikan, menulis di KOMPAS 17 Agustus 2003, menurut temuannya rata-rata setiap murid SD kelas 3 sampai kelas 6 dalm setiap kuartal mempelajari sejumlah buku yang bila ditimbang beratnya 43 kilogram. Luar biasa bukan. Rata-rata berat murid SD tidak semasif itu.

Pemiskinan hanya menjadi proses yang berjalan seperti mesin penggiling. Orang tua seperti berhadapan dengan situasi darurat tanpa mampu mengambil pertimbangan. Setoran-setoran yang dilakukan ke sekolah sama dengan bayaran kesehatan. Padahal dalam amandenmen UUD 1945 pasal 31 ditetapkan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi tiap warga( pasal 31 ayat 2) dan kewajiban pemerintah dan DPR memproritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (Pasal 31(4) UUD 1945). Padahal dalam ketentuan ini telah jelas tercantum bahwa pendidikan dari tingkat dasar hingga SMP, jika merujuk pada ketentuan UUD 1945, gratis dalam arti tidak dipungut biaya, karena telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Bagaimanapun sekolah telah terlanjur menjadi candu, bahwa pendidikan adalah kebutuhan harus dipenuhi. Kebutuhan untuk sekolah telah menjadi keperluan untuk makan dan minum. Padahal pendidikan bukanlah sesuatu hal yang primer bahkan harus mengorbankan kebutuhan akan hidup. Kapitalisasi pendidikan telah menjadikan wajah pendidikan bangsa ini semakin kehilangan arah. Ada kepentingan dari kalangan pemodal yang menyelinap ketika mereka mendirikan sekolah( red: mungkin juga di perguruan tinggi). Swastanisasi lembaga pendidikan, bahkan dengan dasar pijakan otonomi membikin sekolah perlu mencari penghasilan lain; penghasilan yang lagi-lagi dikutip dari orang tua siswa. Prinsip Kapitalis “ Jika anda punya modal/uang maka anda berhak mendapatkan apa yang anda inginkan sesuai uang/modal anda” tak terkecuali pendidikan. Terasa percuma saja ketika saja orang-orang yang membahas tentang pendidikan dan kemahasiswaan adalah orang-orang miskin seperti saya. Karna memang begitulah adanya, masalah –masalah seperti itu hanya segelintir orang yang mau untuk sedikit menyisihkan waktunya untuk memikirkan hal-hal kurang menarik bagi mereka yang lainnya.

Ketika swastanisasi terjadi karna negara malas mengambil peran. Anggaran pendidikan yang jauh lebih murah ketimbang anggaran pertahanan membikin penguasa semakin tak terdidik. Pendidikan yang berulang-ulang disebutkan dalam konstistusi, ternyata Cuma ‘pemanis’ saja. Bahkan untuk organisasi intern kampus yang hanya mencantumkan pendidikan sebagai arah gerak saja tanpa adanya realisasi yang jelas.

Proyek kemiskinan berhasil berkat jasa libelarisasi pendidikan. Apalagi jika kita lihat bahwa keberhasilan sekolah dalam mencetuskan pengganguran, maka lengkaplah tuduhan bahwa sekolah hanya akan membuat spiral kemiskinan yang tak berujung

Jika memang bagan diatas adalah sebuah takdir maka mungkin saja kita ada dalam takdir tersebut. Tapi kalau orang miskin itu kita ganti dengan orang kaya, maka siklusnya akan lain. Anda bisa bayangkan sendiri, betapa orang miskin jadi tampak seperti bunyi puisinya Wiji Thukul :

Siapa boleh tinggal di tanah Ibu ini

Tentu saja siapa yang sanggup membayar hukum

Dan membeli surat ijin dagang anakku

Lalu bagaimana dengan saudara-saudaraku yang tak mampu

Gampang nak, ikutlah KB jangan banyak anak

Ini penting demi hidup masa depan sejahtera

Sekolah Itu Harusnya Murah

Anda ingin kejutan, bagaimana ganasnya orang kaya Indonesia dalam mengeluarkan biaya untuk seks? Untuk jadi anggota klub yang akan menyaksikan pesta bugil, buth duit sebesar Rp 50 juta! Keanggotaan ini berlaku selama 6 bulan ( Jakarta Undercover, Galang, 2003) atau lihat table di bawah ini

Program

Biaya

Menumbuhkan Rambut

Rp 10 juta

Permak Hidung

Rp 13 juta

Terapi Botox

Rp 10 juta

Mempercantik Payudara

Rp 25 juta

Behel Gigi

Rp 20 juta

Memutihkan Kulit

Rp 7 juta

Sedot Lemak

Rp 35 juta

Melangsingkan Lemak

Rp 15 juta

Sumber: SWAsembada No 11/XIX/28

Mei- 11 juni 2003

Saya juga tidak tahu juga kalau tabel diatas terjadi pada prang kaya yang seperti apa, akan tetapi dari segi pengeluaran biaya, tidak mungkin terjadi bagi orang miskin. Jika saja orang-orang kaya Indonesia memiliki sedikit tanggung jawab moral mungkin saja angka putus sekolah dapat di minimalisir. Selain itu perlu adanya sekolah dengan biaya murah tapi bukan murahan. Saya juga sependapat dengan Eko Prasetyo ( Penulis buku Orang Miskin Dilarang Sekolah) bahwa entah kenapa kita terbiasa dengan sikap kompromistis terhadap pendidikan berbiaya mahal. Pemerintah disini selalu ketinggalan dalam soal kebijakan pendidikan yang berpihak. Kita malu jika mau menengok kebijakan yang ditelurkan oleh pemimpin RRC Deng Xiaoping. Tiap tahu n RRC membiayai 5.000-10.000 mahasiswa untuk belajar ke Eropa, Amerika, Kanada. Hal yang sama dikerjakan oleh Mahatir Muhammad di Malaysia yang tipa tahun mengirimkan 50 ribu calon doktor antara lain ke Inggris dan Amerika. Jumlah itu dibiayai negara dan itu karena pemimpinnya ‘melek’ pendidikan.

Efek dari sekolah berbiaya murah

· Menggalang kepedulian masyarakat pada soal pendidikan

· Dapat menekan prilaku korupsi

· Meringankan beban siswa dan orang tua

· Memperkuat legitimasi negara dan memenuhi tugas pokok negara

· Memperkecil gangguan keamanan

Jika sekolah telah menjadi kebutuhan pokok dan dibutuhkan oleh orang banyak sudah sewajarnya harganya murah jika tidak kita harus meninjau kembali undang-undang yang berlaku di negara ini maupun kebijakan-kebijakan yang ada. Keadilan itu harus dirasakan oleh seluruh tumpah darah Indonesia bukan bagi sebagian pihak saja. Itupun jika kita masih mau melihat Indonesia dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Miskin bukanlah aib, cuma saja sangat tidak menyenangkan

(anonim)

KETENTUAN TRANSISI KURIKULUM ITB 2003 KE KURIKULUM 2008 ITB

Wednesday, July 16th, 2008

KETENTUAN TRANSISI KURIKULUM ITB 2003 KE KURIKULUM 2008 ITB

Perubahan Kurikulum tahun 2003 menjadi Kurikulum 2008 memerlukan suatu masa transisi bagi mahasiswa yang terdaftar pada tahun 2007 dan sebelumnya. Sesuai dengan tahapan pendidikan, maka untuk Tahap Program Sarjana ketentuan transisi berdasarkan status mahasiswa pada tahapan pendidikan.

Secara umum ketentuan transisi untuk mahap siswa Tahap Program Sarjana, perhitungan SKS lulus dan kekurangan SKS yang harus diambil secara umum adalah sebagai berikut : Kurikulum 2003 suatu Program Studi terdiri atas 36 SKS matakuliah TPB, W SKS matakuliah Wajib, dan P SKS matakuliah Pilihan, dengan demikian jumlah SKS matakuliah Wajib dan Pilihan (W + P) = 108 SKS. Jika seorang mahasiswa dalam Kurikulum 2003 telah lulus x SKS matakuliah TPB, y SKS matakuliah Wajib Tahap Program Sarjana, dan z SKS matakuliah Pilihan Tahap
Program Sarjana, maka :

1. Sisa matakuliah yang harus diambil S, dalam kurikum 2008 adalah :
S = (36 – x) + (108 – y – z) Dimana : z tidak lebih besar dari P; jika z > P maka yang diakui adalah z = P SKS.

2. Urutan/Prioritas matakuliah yang harus diambil dalam kurikulum 2008 adalah :
a. Matakuliah TPB sehinggga total mencapai minimal 36 SKS dengan Indeks Prestasi 2,00 atau lebih
b. Matakuliah Major
c. Matakuliah Wajib ITB
d. Matakuliah Wajib Jalur Pilihan (jika ada)
e. Matakuliah Pilihan dalam Program Studi, dan
f. Matakuliah Pilihan luar Program Studi
sehingga total TPB + Sarjana = 144 SKS.

3. Jika jumlah SKS TPB yang lulus sudah mencapai 36 dengan dengan Indeks Prestasi 2,00 atau lebih, maka mahasiswa melanjutkan studinya dengan mengambil Tahap Program Sarjana walaupun masih ada matakuliah TPB dalam Kurikulum 2008 yang belum pernah diambil/belum lulus.

4. Jika pengambilan suatu matakuliah TPB pada Kurikulum menyebabkan total SKS TPB yang
lulus melebihi 36 dengan Indeks Prestasi 2,00 atau lebih, maka kelebihan SKS tersebut
mengurangi kewajiban mengambil 108 SKS pada Tahap Sarjana sehingga SKS total matakuliah
yang harus diambil tetap 144 SKS.

5. Tidak diperkenankan mengambil kembali matakuliah yang sudah lulus atau matakuliah padanannya pada Kurikulum 2003. Pengambilan ulang matakuliah TPB berdasarkan Kurikulum TPB 2008, untuk tujuan memperbaiki Indeks Prestasi, tidak diijinkan.

6. Jika ada matakuliah pada kurikulum 2008 yang merupakan gabungan 2 (dua) matakuliah pada Kurikulum 2003, jika hanya satu matakuliah yang telah lulus, maka ketentuan pengambilan matakuliah tersebut diatur oleh Fakultas/Sekolah.

7. Untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan Tahap Pendidikan Bersama, maka transisi dari Kurikulum TPB 2003 ke 2008, diatur berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

a. Matakuliah Kalkulus I dan II, Fisika Dasar I dan II, serta Kimia Dasar I dan II, berdasarkan Kurikulum tahun 2003 ekivalen dengan matakuliah yang sama pada Kurikulum Tahun2008.
b. Matakuliah Konsep Teknologi ekivalen dengan Pengembangan Konsep Ilmu Pengetahuan.
c. Matakuliah Pengetahuan Lingkungan ekivalen dengan Sistem Alam dan Semesta.
d. Matakuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Kurikulum TPB 2003 ekivalen dengan matakuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Kurikulum TPB 2008
e. Dua matakuliah Olah Raga pada Kurikulum TPB 2003, yang masing-masing 1 SKS ekivalen dengan Satu matakuliah Olah Raga pada kurikulum TPB 2008, dengan bobot 2 SKS. Jika mahasiswa tidak lulus salah satu dari matakuliah Olah Raga pada Kurikulum TPB 2003, maka perlu mengikuti Penilaian Ulang pada Semester Pendek.
f. Setelah dilakukan ekivalensi dari matakuliah TPB untuk Kurikulum 2003, dan jika jumlah SKS belum memenuhi 36 SKS, maka sisa SKS diisi dengan matakuliah-matakuliah TPB pada Kurikulum 2008.

8. Padanan antara matakuliah-matakuliah setelah TPB untuk Kurikulum ITB 2003 dan 2008 ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah, dan disusun dalam bentuk Tabel. (liaht Tabel 7, terlampir).

9. Jumlah total matakuliah yang diambil mahasiswa, tidak perlu lebih dari 144 SKS walaupun masih ada matakuliah wajib pada kurikulum 2008 yang belum diambil

sebenarnya ada lampirannnya, tapi sesuai prodi, secara umum seperti diatas

ralat-sosialisasi-kurikulum-sipil-12-mei-2008

About Me

Here I'll share my knowledge, discovery and experience related to my hobby and work. Most articles on this site are related to my travelling experiences More

Want to subscribe?

 Subscribe in a reader Or, subscribe via email:
Enter your email address:  
Memorizing Like an Elephant